MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM E-VOTING DI DESA L.SIDOHARJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSIRAWAS SUMATERA SELATAN
Abstract
Abstrak
                 Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya system demokrasi di Indonesia pemilihan kepala desa berubah menjadi pemilihan dengan sistem e-Voting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-Voting.
                 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tempat penelitian di desa L.Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumsel. Subjek penelitian adalah masyarakat atau partisipan, perangkat desa dan panitia pemilihan. Objek penelitiannya adalah Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mengunakan sistem e-Voting di desa L.Sidoharjo. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. keabsahan data dengan trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
                 Hasil penelitian ini dengan Pengunaan sistem pemilihan e-Voting dapat mempercepat proses pemilihan, menghemat biaya, dapat menghindari pihak yang tidak berhak untuk memilih dan menghidari pemilih ganda; adanya sistem E-voting partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa semakin meningkat; adanya sistem E-voting warga masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan kepala desa; adanya sistem E-voting warga masyarakat lebih di permudahkan dalam hal memilih calon karena hanya tinggal menekan foto calon pada layar; adanya sistem E-voting menurunkan angka golput di dalam lingkungan masyarakat; adanya sistem E-voting kecurangan dalam pemilihan kepala desa dapat diminimalisir sehingga pemilihan berjalan dengan lancar, bersih, jujur, dan adil.
Â
Kata Kunci: Kepala Desa, Pemilihan, dan e-VotingReferences
DAFTAR PUSTAKA
Ateng. S. Dan Suprin Na’a. (2010). Republik desa pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa. Bandung: PT Alumni. Hal. 117.
Effrey, J, A. Karp. (2012). Electoral systems, party mobilisation and political engagement. Australian Journal of Political Science. Vol. 47, No. 1, March 2012, pp. 71-89. DOI: 10.1080/10361146.2011.543165.
Eunjung, C and Woo, J. (2010). Political corruption, economic performance, and electoral outcomes: a cross-national analysis. Contemporary politics. Vol. 16, No. 3, September 2010, 249-262. DOI:10.1080/13569775.2010.501636.
Mariam Budiardjo. (2010). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 426.
Peraturan Bupati Musirawas Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas.
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.BPPT. 2016. Pengertian e-Voting
Pito, Toni A. dkk. (2013). Mengenal teori-teori politik: Dari sistem politik sampai korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal. 299.
Rufino, R, R. (2017). When do electoral institutions trigger electoral. Misconduct. Democratization. DOI: 10.1080/13510347.2017.1365057.
Stockholm. (2011). Policy Paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations. International IDEA.
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Widjaja. (2012). Otonomi desa merupaka otonomi yang asli, bulat, dan utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 27.
