Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Abstract

Ada tiga persoalan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu; pertama dalam proses pemberhentian kepala daerah karena melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum positif adalah tanpa melalui usul DPRD dan diadili langsung oleh Pengadilan Tipikor. Saat berkas telah dilimpahkan ke pengadilan maka akan diberlakukan pemberhentian sementara. Setelah memperoleh putusan yang tetap (inkracht), jika terbukti tidak bersalah maka paling lambat 30 hari  Kepala Daerah bersangkutan akan diaktifkan kembali. Apabila terbukti bersalah Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota. Yang kedua Perkara tindak pidana korupsi yang berwenang mengadili dalam hukum Islam  adalah Mahkamah Mazhalim untuk menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut (putusan/vonis). Kemudian Amir tersebut diberi waktu 10 hari sejak putusan dikeluarkan untuk memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan. Jika pledoinya ditolak, maka ia segera dipecat bila sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis al-Syura yang hadir dalam sidang istimewa untuk melakukan pemberhentian Selanjutnya yang berwenang memberhentikan Kepala Daerah tersebut adalah Khalifah.

 

Kata Kunci: Mekanisme, Pemberhentian, Kepala Daerah, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam.