Tinjauan Hukum Pemotongan Sepihak Penghasilan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (Tkbm) Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Kota Bengkulu

Bengkulu

Abstract

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) memiliki peran penting dalam kegiatan distribusi barang, pergudangan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, persoalan pengupahan dapat muncul ketika pendapatan yang dihasilkan buruh dari pekerjaan bongkar muat dibagi dengan ketentuan 40% untuk pengurus organisasi dan 60% untuk buruh yang melaksanakan pekerjaan. Apabila pembagian tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas, persetujuan yang bebas, transparansi keuangan, serta pertanggungjawaban yang memadai, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan pemotongan penghasilan buruh TKBM dari perspektif nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan peraturan pengupahan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi pekerja dan pembiayaan operasional organisasi pada prinsipnya dapat dibenarkan, tetapi tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk mengambil 40% dari penghasilan buruh. Keabsahan pembagian tersebut harus dinilai berdasarkan status hukum organisasi, hubungan kerja, sumber pembayaran, dasar kesepakatan, sifat potongan, serta penggunaan dana. Dalam perspektif Pancasila, pengaturan yang mengurangi penghasilan buruh secara tidak proporsional dan tidak transparan berpotensi bertentangan dengan nilai kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengupahan yang transparan, partisipatif, dapat diaudit, dan memberikan perlindungan nyata terhadap kesejahteraan buruh TKBM di Kota Bengkulu.

Kata kunci: TKBM, Pemotongan Upah, Serikat Pekerja, Pancasila, Keadilan Sosial, Kota Bengkulu