Jurnal Surya Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Front Matter

dodi isran — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Back Matter

dodi isran — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Perjanjian terhadap Kontrak Perdagangan melalui Internet

Yayan Hanapi — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Kontrak Perdagangan melalui internet telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Para pihak yang terjadi perselisihan bisa menyelesaikan dengan cara jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan. Dengan demikian pemerintah yang terkait bisa mensosialisasikan adanya jalur penyelesaian tentang masalah perdagangan melalui internet.

Â

Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak Perdagangan, Internet.

Penerapan Sanksi Hukum pada Aparat Hukum (Polisi) terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana

I Rusyadi, Ardykha Eka Dharma Tumbelaka — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 42 ayat (1) bahwa Penyidik berwenang memerintah kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkanÂ benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Dalam kenyataan barang bukti yang merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan disalahgunakan dengan memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Seperti perkara perbankan terjadi penggelapan barang bukti oleh aparat kepolisian dari Polda Sulut yang menggelapkan barang bukti sekitar 7,7 Milyar. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui terjadi penyalahgunaan kewenangan aparat hukum (Polisi) terhadap barang bukti hasil sitaan tindak pidana (2) untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap aparat hukum (Polisi) yang menyalahgunakan barang bukti hasil tindak pidana. Metode yang gunakan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penyalahgunaan barang bukti terjadi karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diatur oleh pihakkepolisian dalam hal ini penyidik serta adanya kesempatan untuk mengambil barang sitaan hasil tindak pidana (2) Penerapan sanksi hukum berupa kode etik kepolisian serta sanksi pidana berdasarkan putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.Mnd berdasarkan ketentuan hukum.

Kata kunci : Penyalahgunaan kewenangan, barang bukti, polisi

Pemenuhan Hak Reproduksi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Veronica Komalawati, Abdul Aziz Hakim — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Kegiatan bereproduksi atau melanjutkan keturunan merupakan hak setiap pasangan suami istri yang dijamin oleh undang-undang. Negara mempunyai tugas untuk mengatur agar pasangan suami istri diberikan kesempatan yang luas untuk mewujudkan hak dan kebutuhannya dalam memperoleh keturunan, termasuk dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi sebagai salah satu faktor pendukung untuk melanjutkan keturunan karena tidak semua pasangan suami istri mampu melahirkan keturunan, dikarenakan adanya gangguan kesehatan reproduksi pada suami atau istri yang menyebabkan infertilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan jaminan hak bereproduksi bagi pasangan suami istri di Indonesia sebagai upaya melanjutkan keturunan, melalui beberapa pengaturan hukum sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM, UU Perkawinan, dan UU Kesehatan. Hak bereproduksi tersebut juga diberikan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan reproduksi yang tidak dapat melanjutkan keturunan melalui reproduksi secara alami. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengijinkan dilakukannya Teknologi Reproduksi Berbantu, dengan beberapa pilihan cara reproduksi melalui teknologi kedokteran, misalnya fertilisasi in vitro (bayi tabung), TAGIT, dan inseminasi buatan. Ketentuan pada UU No. 36 Tahun 2009 menghendaki upaya pasangan suami istri untuk memenuhi hak reproduksinya dengan melanjutkan keturunan diharuskan melalui perkawinan yang sah dan melarang tindakan Surrogate Mother atau sewa rahim, sebagaimana dalam Pasal 127 UU Kesehatan yang pada intinya melarang untuk melakukan suatu tindakan medik Surrogate Mother yang tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Tindakan medik Surrogate Mother tidak boleh dilakukan di Indonesia, terlebih-lebih obyek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik benda maupun difungsikan sebagai jasa.

Kata kunci: infertilitas, kesehatan, reproduksi, pemenuhan hak, teknologi reproduksi berbantu.

Perlindungan Istri Sirih dalam Kekerasan Rumah Tangga Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam

Dwi Putra Jaya — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep partriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif.

Kata Kunci: Nikah Sirih, Kekerasan, Pidana

Analisis Karya Cipta Motif Sarung Donggala Serta Perlindungan Tentang Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Tengah

Ratu Ratna Korompot — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Sarung Donggala seperti sarung daerah lain yang menunjukkan tempat yang bersifat caracteristic, proses pembuatannya di tenun oleh ibu rumah tangga dan anak perempuannya, dengan cara tradisional dan turun-temurun. Sekarang dipakai sebagai seragam publik dan lembaga swasta, juga kain wajib pada ritual adat di Wilayah Sulawesi Tengah. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sarung motif Donggala yang perlu mendapatkan perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi, hingga saat ini belum menjadi prioritas pemerintah daerah untuk karya seni motifnya sehingga daya saing untuk membuat motif baru bukanlah hal yang utama. Sarong of Donggala juga merupakan kearifan lokal tempat tinggal dan berkembang, tentunya harus dijaga kelestariannya dan di perkenalkan secara lebih luas, sebagai ciptaan budaya bangsa dan juga mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2017 tentang Kemajuan Budaya.

Kata Kunci: Sarung Motif Donggala, Hak Cipta, Budaya

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Ferawati Royani, Muhammad Devan Janu Marta — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Kejahatan merupakan prilaku dan perbuatan manusia yang di lakukan pada
orang lain atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang pada prinsipnya
mengutungkan bagi yang melakukannya kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian hukum ini mengunakan metode penelitian empiris, Dalam konsep ini anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasikejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkantingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untukmenjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusurandan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. faktor penghambat penegak hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia yaitu belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Penegakan Hukum

Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala

Awaluddin Awaluddin, Irzha Friskanov.S, Ahmad H.B — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal ini kemudian dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, â€œPegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politikâ€. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat di pelbagai kalangan. Penelitian ini mengidentifikasi masalah yakni tentang larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala. Serta bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala terkait dengan larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan analisis yuridis normatif. Dengan menggunakan pacuan landasan teori birokrasi dan teori negara demokratis. Serta mengidentifikasi dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dipergunakan dalam penelitian karena fokus pada uraian subtansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan objek penelitian yaitu ASN di Kabupaten Donggala. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dengan teknik pengambilan sampel acak terstratifikasi (stratified random sampling), yakni mengambil sampel secara proposional di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Kabupaten Donggala. Dari hasil penelitian ini, didapatkan faktor apa saja yang mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Donggala.

Kata Kunci : ASN, Bawaslu Sulteng, Pilkada Donggala

Privatisasi BUMN dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Tuti Widyaningrum, Rike Yunita Budi Hutami — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Kebijakan privatisasi BUMN yang mulai muncul pada era Soeharto sampai Jokowi selain berdampak secara ekonomi juga telah menimbulkan polemik ketatanegaraan di Indonesia. Privatisasi BUMN dihadapkan pada nilai etik tanggung jawab negara atas penguasaan BUMN. Selama ini privatisasi BUMN dianggap solusi terbaik bagi BUMN agar lebih produktif dan efisien saat ditangani oleh sektor swasta (privat) daripada dikuasai dan dikelola oleh negara. Beralihnya kepemilikan dan pengelolaan BUMN kepada swasta, dari sisi ketatanegaraan mempunyai implikasi yang berbeda secara filosofis dibandingkan dengan pemenuhan kepentingan ekonomi semata. Privatisasi BUMN dipandang telah merubah skema kesejahteraan sosial sekaligus mendistorsi peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Penelitian ini hendak menemukan konsep baru tentang privatisasi BUMN yang sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang diwujudkan dengan optimalnya peran negara dalam pengawasan dan pengelolaan manfaat privatisasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Privatisasi BUMN,Â Negara Hukum Kesejahteraan, Konstitusi

Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Zina dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

John Kenedi — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Perzinahan merupakan penyakit masyarakat yang banyak menjangkiti remaja-remaja di Indonesia. Suatu ironi bagi sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, akan tetap banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perzinahan dalam rentang usia muda telah menunjukkan angka yang memperihatinkan di negeri ini. Problematika instrumen hukum disinyalir menjadi penyebab lemahnya efek jera bagi pelaku delik perzinahan, di sisi lain kekosongan hukum bagi pelaku perzinahan dari kalangan remaja turut menjadi persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Dengan menggunakan pendekakan komparatif, penulis mengkaji pandangan dua kutub hukum terhadap perzinahan, yaitu hukum pidana nasional sebagai warisan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam (jinayah) sebagai representasi ajaran agama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian singkat yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa merebaknya perzinahan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya instrument hukum yaitu peraturan yang mengaturnya. Kekosongan hukum juga mengakibatkan terancamnya moralitas remaja karena perzinahan. Sudah saatnya mengganti sistim hukum pidana nasional dengan sistim hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan yang bermartabat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Zina, Perzinahan, Hukum Positif, Hukum Islam, Fiqh

Tinjauan terhadap Klausa Conditionally Constitutional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

David Aprizon Putra — Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000

Konstitusionalitas Bersyarat (conditionally constitutional) dalam putusan MK adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan UU untuk memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan UU yang sudah diuji tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh MK. Kajian ini mencoba memaparkan beberapa persyaratan konstitusional yang dinyatakan oleh MK dalam 4 (empat) putusan di atas. Mempertentangkan unsur-unsur dari Konstitusionalitas Bersyarat terhadap sifat dan jenis putusan MK yang diatur di dalam UUD 1945, UU MK dan beberapa asas-asas hukum yang dikembangkan mewadahi konsep putusan MK. Kemudian memaparkan secara spekulatif konsekuensi yang mungkin terjadi dari adanya Konstitusionalitas Bersyarat.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas Bersyarat (conditionally constitutional)