Singkronisasi Norma Hukum Melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) atau the guardian of constitution merupakan suatu lembaga negara yang diperkenalkan dan dibentuk melalui Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Peran the guardian of constitution tersebut dikenal dengan jalur mekanisme Judicial Review antara suatu Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, sedangkan untuk norma hukum yang dibawah Undang - Undang sesuai dengan hierarkisnya harus di Judicial Review melalui Mahkamah Agung. Dualisme pengujian peraturan perundang - undangan tersebut menyebabkan bermunculan pertanyaan - pertanyaan yaitu Apakah kedudukan MK lebih tinggi daripada MA mengingat MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Apakah sistem norma hukum yang dibentuk akan terjadi bila jika undang-undang yang menjadi tolok ukur pengujian suatu peraturan di bawah undang-undang yang diajukan permohonannya ke MA, juga sedang dimintakan pengujiannya ke MK? Bagaimana jika MA memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang, pada saat bersamaan MK memutus bahwa undang-undang yang menjadi tolok ukur tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga munculah ketidakpastian hukum dan ketidak singkronan norma yang di inginkan terhadap suatu peraturan perundang - undangan yang berkembang. Pengkajian ini adalah yuridis normatif, Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum, yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu diperkuat dengan data primer melalui metode wawancara dengan beberapa pihak terkait yang berkompeten. Untuk dapat mewujudkan pengujian peraturan perundang - undangan di MK dapat melalui Perubahan konstitusi secara formal (formal constitutional change),Perubahan konstitusi secara informal (Informal constitutional change),Solusi Alternatif “membagun doktrin oleh para akademisi“.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi,Mahkamah Agung,Judicial Review