PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses persidangan berdasarkan sistem peradilan oleh Kejaksaan Negeri Kampar dan pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi saat proses penuntutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif-empiris. Metode analisis yuridis digunakan sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan, dilakukan dengan memasukkan uang tersebut terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan sementara yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Uang tersebut hanya bersifat dititipkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa, agar uang tersebut dirampas untuk negara. Untuk mengeksekusinya ke kas negara, harus menunggu putusan in-kracht. Pengembalian tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghapuskan pidana. Kejaksaan Negeri Kampar tetap menuntut para terdakwa dengan pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pengembalian tersebut menjadi salah satu faktor yang meringankan tuntutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan mengikuti proses selanjutnya, yakni menyita dan merampas aset milik terpidana maupun dengan gugatan perdata karena justru akan menghabiskan banyak waktu dan biaya

 Kata kunci: pengembelian kerugian keuangan negara; tindak pidana korupsi

 

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of state financial loss recovery by the defendant in a corruption case during the trial process based on the judicial system by the Kampar District Attorney and the effect of compensation for state financial losses by the defendant. corruption during prosecution. This research was conducted juridically normative-empirical. The juridical analysis method is used as a method to describe the material of legal events under study based on the emphasis on the use of primary data that comes from interviews with prosecutors at the Kampar District Attorney General's Office. The results showed that the return of state losses during the prosecution process was carried out by first depositing the money into a temporary holding account that was verified by the Ministry of Finance. The money was only for safekeeping and later sued by the prosecutor's office, so that the money was confiscated for the state. In order to execute him in the state treasury, he must wait for the in-kracht verdict. Recovering state losses during the prosecution process is not an excuse or justification for eliminating crimes. The Kampar Procuratorate continues to hold the prisoners accountable for their actions, but repatriation is one of the factors that mitigates the accused's indictment. With this return, it means that the defendant has good faith to correct the error. The defendant's efforts to recover state losses in the prosecution process are much more effective and efficient than the process of confiscating and confiscating the convict's property or civil suit, because it will take more time and cost.

Keywords: