TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Abstract

ABSTRAK
Sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Dengan demikian masyarakat yang memiliki lahan akan lebih tertarik untuk berinvestasi disektor kehutanan dengan menananm pohon penghasil kayu rakyat, maka rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan serta peranan pemerintah dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak di kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis dan empiris, Hasil yang didapat adalah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 36, bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak. Sebagaimana telah diatur didalam P.30/Menhut-II/2012.Yang dimaksud pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) apabila desa, kepala desa atau aparat desa tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penerbit SKAU, maka kepala desa di desa lain yang memenuhi persyaratan dan telah diangkat sebagai penerbit skau, dapat menerbitkan SKAU di desa tersebut. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Untuk itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma memberikan Persetujuan untuk melaksanakan/pengelolahan kayPemerintah Provinsi Dinas Kehutanan saling berperan serta dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak.
Kata kunci: hutan hak; peranan; SKAU