Reformulasi GBHN dalam Wacana Amandemen UUD 1945
Abstrak
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Reformulasi GBHN dalam Wacana Amandemen UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder.Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa GBHN merupakan pedoman untuk Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti atau melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden. Akan tetapi sejak era reformasi, eksistensi GBHN sudah tidak ada lagi sebagai konsekuensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).Dengan tidak adanya GBHN, kelemahan terletak pada munculnya inkonsistensi dan diskontinyuitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun menengah. Jika GBHN ingin dihidupkan kembali maka perlu dibuat Dewan Rancang GBHN. Karena, sebelum melangkah lebih jauh, maka wacana menghidupkan lagi GBHN harus dikunyah secara mendalam.
Â
Kata Kunci: GBHN, UUD 1945
Referensi
Diskusi GBHN di Akbar Institute-----MI/Rommy Pujianto
Ferry, Hidayat. (2016). Perlukah GBHN Dihidupkan Kembali. Diskusi Kompas.
Forum Pemred di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Hidayat, S. & Antlov, H. (2004). Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia.
MPR RI dan UGM yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis kemarin (6/9/2012)
P. Oxhorn, J. S. Tulchin & A. A. Selee. Decentralization, Democratic Governance, and Civil Society in Comparative Perspective. Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, pp. 266-291.
Sjaifudian, H. (2000). Desentralisasi dan prospek partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik (decentralization and prospect for citizen participation in public decision- making), Jurnal Analisis Sosial (Social Analysis Journal), vol. 5, no. 1, pp. 1-9.
Usui, N. & Alisjahbana, A. (2003). Local Development Planning and Budgeting in Decentralized Indonesia: Key Issues. Tokyo Symposium.
Zihan, Syahayani. (2016). Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute. Center for Public Policy Research.
