Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)

Analisis Faktor Pendukung Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Bantul Kota

Nawang Wulan — 2025-09-30

Salah satu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) terbaik adalah LAZISMU Bantul Kota. Lembaga ini melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana untuk berbagai program pemberdayaan. LAZISMU Bantul Kota memiliki berbagai prestasi yang diperoleh selama tiga tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung kinerja karyawan di LAZISMU Bantul Kota yang telah menjadikan institusi ini mendapatkan predikat sebagai LAZISMU terbaik di DIY. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif yaitu dengan menceritakan peristiwa yang terjadi di lapangan, untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung kinerja karyawan LAZISMU Bantul Kota terdiri dari kehidupan sosial, Etos kerja, Motivasi kerja, Kepemimpinan, Kebijakan Organisasi, dan Kompensasi. Namun dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan di LAZISMU Bantul Kota belum ada penilaian secara formal atau tertulis. Selain itu adanya kendala dalam kedisiplinan masuk kerja dari beberapa karyawan, walapun tidak menganggangu secara signifikan hal ini harus tetap ditindak lanjuti karena dapat menjadi kebiasaan karyawan

Penyimpangan Moral dan Kepercayaan Publik Studi tentang Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Irwan Abdu Nugraha — 2025-09-30

This research aims to examine the phenomenon of infidelity among Civil Servants through the perspective of social role theory that emphasizes the influence of norms, social expectations, and sanctions on individual behavior. Civil Servants infidelity not only reflects individual moral deviations but also has serious repercussions on the image and integrity of government institutions. This study employs a qualitative approach with literature analysis, online news content analysis, and review of regulations such as Government Regulation Number 94 of 2021 concerning the Discipline of Civil Servants. The results indicate that cases of Civil Servants infidelity undermine public trust and have significant social and professional consequences. Although regulations have explicitly outlined sanctions, their implementation in the field still faces various challenges, including inconsistencies in law enforcement and organizational cultural resistance. This study emphasizes the importance of enforcing social norms and maintaining an integrity-driven bureaucracy to uphold public trust in civil servants.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul

Panji Pamungkas — 2025-09-30

Poverty is still the most pressing problem faced by Indonesia. Because poverty is the most complex problem with many aspects, this problem must be addressed immediately. The Indonesian government has innovated by developing various programs for poverty alleviation. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sriharjo Village. This study uses a qualitative descriptive research approach in the Sriharjo Village, Imogiri District, Bantul Regency. Data were collected using observation, interview and documentation techniques. The results of the study indicate that. Limitations in understanding complex language, technical terms, and concepts of beneficiaries are less accustomed to communicating formally and in long writings. Resources from the Sriharjo Village government who have not participated in the implementation process of this PKH. Lack of PKH assistants in Sriharjo Village, where there are only 2 assistants, so the implementation process is less than optimal. The attitude of PKH assistants is committed to the implementation of this assistance program, which is monitored every month on KPM in spending their assistance. Beneficiaries are still dependent on assistance and are reluctant to leave PKH. The findings show that PKH assistants have been implemented in accordance with SOPs in accordance with the guidelines. The training received by PKH assistants can be used to improve the economy.Economic empowerment training is carried out for KPM so that they are not dependent on social assistance. KPM is also expected to be confident in graduating independently with PKH, assistants and the Srihajo Village government socialize this assistance as a stepping stone for economic improvement.

Implementasi Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) Goes to School dalam Mempercepat Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemula

Muhammad Ilham Wijaya — 2025-09-30

Surabaya, as the second largest metropolitan city in Indonesia with an area of 333.063 km² and a population of approximately 2.87 million, faces complex challenges in the implementation of population administration services. Data from the Surabaya City Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil) in 2024 reveals a significant gap between targets and actual outcomes, where KTP ownership only reaches 46.68% of the eligible population. This condition indicates a discrepancy between public service theory which emphasizes accessibility and on-the-ground practices that remain hindered by conventional systems. This study aims to analyze the implementation of the "Jemput Bola Administrasi Kependudukan" (JEBOL ANDUK) Goes to School program in increasing KTP ownership among students at SMA Negeri 17 Surabaya, using George C. Edward III’s policy implementation theory. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The main findings indicate that program implementation is not yet optimal in the aspect of communication, as the dissemination of information regarding the importance of KTP and population administration remains limited. On the other hand, the resource aspect has been effectively managed, supported by four trained officers and adequate facilities. The disposition aspect demonstrates a positive response, with participation from 156 students. Furthermore, the bureaucratic structure aligns with a flexible standard operating procedure (SOP). The results of this study suggest that although the JEBOL ANDUK Goes to School program has the potential to increase KTP ownership among students, improvements in communication strategies are necessary to achieve optimal and sustainable implementation.

Penerapan Prinsip Value for Money dalam Pengelolaan Keuangan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024 :Studi Pada Program Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

Sri Astuti — 2025-09-30

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa yang transparan, efisien, dan akuntabel merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan desa pada program pembangunan sumber air bersih di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tahun 2024. Prinsip value for money, yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, digunakan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi sejauh mana program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berupaya memberikan deskripsi secara komprehensif terhadap masalah penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek ekonomis, pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara hemat dan cermat, termasuk melalui musyawarah bersama masyarakat dan survei harga untuk memastikan pemilihan material yang berkualitas. Pada aspek efisiensi, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan gotong royong untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan hasil. Sementara itu, pada aspek efektivitas, program berhasil mencapai tujuan pembangunan sumber air bersih, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pipanisasi ke rumah-rumah warga.

Analisis Implementasi Penataan Batas KHDTK untuk Pendidikan dan Penelitian di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 Bengkulu Tengah

Rosyidin ROSYIDIN — 2025-09-30

Penataan batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 bertujuan untuk menetapkan batas tetap kawasan hutan guna memberikan kepastian lokasi, letak, dan luas areal yang dimohon. KHDTK ini diberikan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 dengan luas awal sekitar 2.000 Ha. Setelah dilakukan proses penataan batas, luas akhir ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 1178 Tahun 2025 menjadi 1.992,69 Ha, mencerminkan hasil verifikasi lapangan dan penyesuaian batas sesuai ketentuan. Penelitian ini menganalisis implementasi penataan batas KHDTK, mencakup tahapan pelaksanaan, tantangan teknis dan administratif, serta implikasinya terhadap pengelolaan kawasan untuk pendidikan dan penelitian. Metode yang digunakan meliputi studi dokumen perizinan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis spasial batas kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan batas berperan penting dalam meminimalkan konflik tenurial, memperjelas status legal kawasan, dan mendukung fungsi KHDTK sebagai laboratorium alam bagi akademisi. Rekomendasi kebijakan diajukan untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan kawasan.