Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)

Inovasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi Silacak (Sistem Informasi Lacak Armada) Dalam Upaya Peningkatan Layanan Pengangkutan Sampah Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangaerang

2025-02-08T23:12:51+08:00

Public services are basically closely related to various social aspects of state life. The government is tasked with providing various public services needed by society in various fields such as education, health and information technology. Currently, Tangerang City has a population of 2,953.85 people, and in a day the waste production of the people of Tangerang City amounts to 1,300 tons per day. One of the efforts to improve public services in Tangerang City is through electronic-based public service innovations carried out in Tangerang City. Tangerang City created a website-based application public service, namely SILACAK (Fleet Tracking Information System). The aim is to find out the implementation of waste transportation services before the SILACAK Application (Fleet Tracking Information System) and after the SILACAK (Fleet Tracking Information System) Application in Public Service Innovation in the SILACAK Application (Fleet Tracking Information System) at the Tangerang City Environmental Service Office. This research uses a type of qualitative research which has descriptive characteristics. The SILACAK Application Waste Transportation Service has received a lot of appreciation from all levels of society who need government assistance for waste transportation and the application or innovation presented by the government is really enjoyed and benefits many people, both from government institutions themselves and non-government .

Trajectory of Corruption in the Implementation of Post-Reform Regional Autonomy

2025-02-21T11:16:58+08:00

This article aims to elaborate on the relationship between corruption cases and decentralization policies in Indonesia. The decentralization policy is believed to be one of the sources of problems for the proliferation of corruption cases in Indonesia. Several previous research results show that more and more corruption cases occurred after the implementation of decentralization. The method used is a qualitative method with a literature study approach. The data collection technique was carried out by collecting various existing references that discussed issues of corruption and decentralization. Next, the data is analyzed to obtain a conclusion. This study is descriptive in nature because it focuses on describing corruption incidents that occurred in Indonesia after the enactment of the law on regional autonomy. The results of this research state that corruption is linked to decentralization because regions have the authority to manage their finances independently. Delegating authority to regions to manage their own finances has actually become a breeding ground for corruption. Apart from that, decentralization is also used by local governments as an arena for reaping profits and enriching themselves and their groups. Political dowries in every election/pilkada event also often become grounds for the growth of corruption cases in the decentralization era.

Budaya Organisasi di Kantor Camat Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

2025-02-21T11:14:57+08:00

Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, norma, dan keyakinan yang diterima dan dipahamiisecara bersama olehianggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapatidalam organisasi tersebut, ipemasalahan sering muncul terutama pada organisasi baru, seperti kecamatan Pinang Raya. Penelitiimenggunakan metodeipenelitian deskriptifikualitatif. Dalam penelitianiini data yangidigunakan adalahiidata primer dan sekunderiyang diperolehimelalui teknik wawancara, iobservasi, idokumentasi. Budaya organisasi yang dimiliki oleh kantor kecamatan Pinang Raya sama dengan bentuk organisasi yang ada pemerinthan seluruh pegawai mengikuti kode etik kepegawaian yang disusun pemerintah. Serta peran pemimpin sangat berpengaruh pada bentuk budaya organisasi terlebih lagi dalam struktur organisasi kantor kecamatan Pinang Raya memiliki satu jabatan yang kosong

Analisis Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara

2025-02-21T10:53:07+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara. Kompetensi pegawai merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam sektor pemerintahan yang menuntut profesionalisme dan efektivitas dalam pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai di BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara masih perlu ditingkatkan dalam aspek teknis, manajerial, dan sosial. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan program pelatihan, penguatan sistem evaluasi kinerja, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Transformasi Kepemimpinan Partai Politik Berbasis Kaum Muda

2025-02-21T10:55:15+08:00

: DPW PSI Provinsi Bengkulu sendiri telah memasuk dua periode kepemimpinan atau kepengurusan. Ketua DPW PSI Bengkulu pertama adalah Muharam Effendi saat menjadi ketua DPW PSI Bengkulu 2014 saat berusia 28 tahun dan memiliki latar lekang aktivis. Ketua DPW PSI ke kedua yaitu Yogi Pramadani berumur 27 Tahun yang memiliki latar belakang seorang pengusaha. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kepemimpinan partai politik berbasis kaum muda yang terjadi pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Bengkulu. Pendekatan ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dengan tahapan reduksi, penyajian dan verifikasi. Dengan menggunakan teori gaya kepemimpinan Rivai (2017), hasil penelitaian menunujukan bagaimana tranformasi gaya kemeimpinan Yogi Pramadani dan Muharam Effendi yang sama-sama cenderung lebih bersifat demokratis