Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia
DOI:
https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i2.5263Keywords:
Otonomi Khusus, IPM, PapuaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganisis menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM). Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dari studi literatur ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain terhentinya dana otonomi khusus di birokrasi pemerintahan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah pelaksanaan otonomi khusus.
References
Alfasisromarakap, A., et al. (2021). "Hambatan dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di Era Otonomi Khusus Papua." Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 4(1): 141-153.
Asti, H. T., et al. "Evaluasi Capaian Pemerataan Layanan Kesehatan yang Berkeadilan di Era JKN di Provinsi Papua."
Banga, B. S. and Y. I. Roragabar (2022). "Budaya Kerja dari Perspektif Kristen dan Implementasinya dalam Realisasi Dana Otonomi Khusus di Papua." VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN 4(2): 215-231.
Fahrudin, A. A. (2022). "Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua)." Journal of Development Economic and Social Studies 1(4).
Fanggidae, I. G. and P. Yuanjaya (2016). "Menelisik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat." Natapraja 4(1).
Ham, U. and H. Octaviani (2022). "Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua." Musamus Journal of Public Administration 5(1): 065-078.
Howay, N. N., et al. (2019). "Implementasi Kebijaksanaan Bidang Kesehatan Dalam Peningkatan Derajat Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat."VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia 11(2): 129-139.
Indrawati, I., et al. (2020). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019." Dinamic 2(4): 1068-1080.
Ismail, M. (2015). "Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua." Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 7(3): 251-260.
KADAM, A. and R. SETIADI (2020). Analisis Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Kombado, I. (2022). Pengaruh Otonomi Khusus Papua (OTSUS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
KORAIN, F., et al. (2020). "Implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang pendidikan di kota sorong provinsi papua barat." Jurnal Administrasi Publik 5(86).
Kurniawati, F. N. A. (2022). "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi." Academy of Education Journal 13(1): 1-13.
Meteray, B. (2016). "Dinamika Orang Papua Dalam Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 Dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005 Di Tanah Papua." Masyarakat Indonesia 42(1): 77-103.
Munawaroh, S. (2020). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Negara, H. A. "Permasalan Hubungan Antara Lembaga Pusat dan Lembaga Daerah (Studi Kasus Otonomi Khusus Daerah Papua)."
Nursofah, N., et al. (2023). "Analisis Implementasi Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan." Global Education Journal 1(3): 121-130.
Paendong, O. M. (2022). "Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." Lex Privatum 10(2).
Palenewen, T. O., et al. (2018). "Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di sulawesi utara." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 18(4).
Pugu, M. R., et al. (2022). "Perempuan Pedesaan dan Disabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat (Suatu Analisa Hubungan Internasional dalam Pelaksanaan Otsus Papua)." Syntax Lit. J. Ilm. Indones 7: 3464-3482.
Putra, R. (2018). "Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia." Soumatera Law Review 1(2): 335-359.
Runturambi, A. J. S. and P. Waterpauw (2022). "Ketahanan Sosial Budaya Dan Pembangunan Papua Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7(10): 15867-15881.
Sitorus, Y. L. M. (2018). "Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom setelah Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya." Jurnal Masyarakat dan Budaya.
Suriadin, S. (2022). "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua." Politeia: Jurnal Ilmu Politik 14(2): 86-97.
Tabuni, D., et al. (2016). "Implementasi kebijakan otonomi khusus (studi kasus tentang pelayanan publik bidang pendidikan) di Kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua." Jurnal Administrasi Publik 1(043).
Wenda, E. (2015). "Implementasi Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (suatu Studi di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua) 1." Politico: Jurnal Ilmu Politik 2(6): 1086.
Anisa Sopiah. (2023). Hasil Bumi Dikeruk, Kemiskinan di Papua Malah Naik Tertinggi. diakses pada tanggal 5 Mei 2023 dari https://www.cnbcindonesia. com/news/20230116123235-4-405742/ hasil-bumi-dikeruk-kemiskinan-di-pap ua-malah-naik-tertinggi#: ~:text= Kemis kinan%20di%20Papua%20naik%200,sebesar%200%2C02%20persen%20poin.
Wenda, E., et al. (2022). "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2021 (Analysis of Development Inequality and Economic Growth Between Regions Regency/City in Papua Province 2018-2021)." Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan) 4(3): 256-264.
Wenda, I., et al. (2017). "Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua." JURNAL EKSEKUTIF 2(2).
Yusnanda, Y. (2022). Analisis Tingkat Ketimpangan PembangunanAntar Pulau Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019, Universitas Negeri Padang.
