Stakeholder framing and policy legitimacy: breastfeeding policy in Aceh Province

Abstract

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh  dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini  menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui  analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud  yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan