Analisis Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara
DOI:
https://doi.org/10.36085/jmpkp.v8i2.10473Keywords:
pemerintah desa, SOTK, Kinerja Aparatur DesaAbstract
Research on the implementation of village government Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) has generally focused on organizational structures, task allocation, and administrative aspects, while studies regarding the impact of village official vacancies on village government operations viewed through the POSDCORB framework remain limited. This study employs a qualitative approach using a case study method involving semi-structured interviews, observation, and document analysis. The research findings indicate that the resignation of seven village officials was due to a mismatch in competencies, which resulted in vacant positions, the consolidation of multiple roles, an increased workload, and a decline in both the quality of public services and administrative effectiveness. Analysis based on POSDCORB reveals that the Staffing dimension is the most critical issue, stemming from suboptimal position-filling mechanisms and official placements that are not fully based on competency. This situation has weakened the Organizing, Directing, and Coordinating functions, characterized by unclear task redistribution, ineffective organizational communication, and unbalanced workloads among officials. These findings enrich the study of village government operations by demonstrating that failures in the staffing function are the primary cause of disruptions to SOTK implementation and the effectiveness of village governance. Policy implications arising from this research include the need to accelerate position-filling mechanisms, implement competency based recruitment and placement systems, strengthen capacity building for village officials, ensure equitable workload distribution, and digitize administrative and reporting systems to enhance the effectiveness of village governance.
References
Asmara, C., Ermansyah. (2020) Urgensi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda). Accounting UNIPA: Jurnal Akuntansi.
Hidayat, R., Akbar, D., dkk. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 69. https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.777
Iqbal, M., & Sandria, A. (2020). Penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
Mali, M. G. (2022). Akselerasi pelayanan publik berbasis online pasca pembangunan jaringan 4G di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.36085/jmpkp.v4i1.1961
Marit, E. L., dkk. (2021). Pengantar otonomi daerah dan desa.
Ndraha, T. (1992). Dimensi-dimensi pemerintahan desa. Bumi Aksara.
Nugrahaeni, A. W., & Wijayanto, L. D. (2024). Struktur organisasi tata kerja (SOTK) dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan otonomi daerah. Jurnal Humaniora.
Nurlaela, N., Noch, dkk. (2025). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Advances in Management & Financial Reporting, 3(3), 241–258. https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.555
Nurlaeli. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Pasaribu, N. T. (2022). Pengertian tata kelola pemerintahan.
Pasolong, H. (2020). Metode penelitian administrasi publik. Alfabeta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pratiwi, S. A. (2023). Peran kepala desa dalam implementasi otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang).
Rahman, A., Fadilah, dkk. (2023). Pengembangan standar operasional prosedur pada bidang pembinaan pemerintahan desa Kabupaten Takalar. ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan, 1(1), 136–154. https://doi.org/10.33509/admit.v1i1.2035
Rahmat, M. R. (2024). Pentingnya struktur organisasi pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik Desa Padang Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 374–377.
Robbins, S. P. (2016). Perilaku organisasi. Salemba Empat.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior (15th ed.). Pearson Education.
Rohman. (2017). Dasar-dasar manajemen. CV Cita Intrans Selaras.
Rudy. (2021). Hukum pemerintahan desa. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
Rudy. (2022). Politik hukum pemerintahan desa. Jurnal Justiciabelen.
Sandika, I., dkk. (2024). Analisis sistem pemerintah desa di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), 213–223.
Siagian, S. P. (2007). Fungsi-fungsi manajerial (Edisi revisi). Bumi Aksara.
Sinambela, L. P. (2012). Kinerja pegawai: Teori, pengukuran, dan implikasi. Graha Ilmu.
Soni, A. P. (2023). Kepala desa dalam implementasi otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif fiqh siyasah. UIN Raden Intan Lampung.
Suyono, D., & Rismanto, R. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 1(2). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i2.1246
Tabun, E., Kase, P. M., dkk. (2025). Analisis struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) bagian infrastruktur dan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Soscied, 8(2).
Tarumingkeng, R. C. (2025). POSDCORB: Pilar-pilar klasik manajemen. RUDYCT ePRESS.
Wahjono, S. I. (2022). Struktur organisasi. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Wahyu, A., dkk. (2024). Implikasi struktur organisasi tata kerja (SOTK) dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan otonomi daerah. Jurnal Humaniora, 128–14.
Wirasanti, N., & Darmi, T. (2024). The village head’s efforts in realizing good governance in Tambak Rejo Village, North Bengkulu Regency. JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, 6, 104–115.
Zulhakim, A. A., & Is, S. (2024). Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam membangun kesadaran memahami susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 62–70. https://doi.org/10.62335/gt8gwa86
