PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLA ANGGARAN DENGAN SPIP SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Abstract
The phenomenon of delays in the disbursement of Employee Income Supplements (TPP) for up to six months and a decrease in budget realization in Batang Hari Regency reflects the weak implementation of good governance principles, particularly accountability, transparency, and internal control. This study aims to analyze the influence of accountability and transparency on the performance of budget managers with the Government Internal Control System (SPIP) as a moderator. The method used is a quantitative approach and uses a questionnaire as a data source. The study population includes 28 agencies, with a purposive sample of 32 TPP management employees in six main agencies. The data analysis process uses the SmartPLS 4 tool with the Structural Equation Modeling (SEM) principle with Partial Least Square (PLS). This study shows that accountability has no effect on the performance of budget managers, while transparency has a significant positive effect. SPIP has no direct effect on performance and does not moderate the relationship between accountability and performance. However, SPIP actually weakens the effect of transparency on performance, indicating that SPIP implementation has not been optimal. These findings confirm that transparency is an important factor in improving the performance of budget managers, while ineffective SPIP has the potential to reduce transparency.
Keywords: : Accountability, Transparency, Spip, Budget Performance, Good Governance
References
Adam. (2021). Pengaruh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja,dan capaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten luwu timur. 1–23.
Adrianti, a., sumarlin, s., & anwar, p. H. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. Income journal., 2(1), 33–44. Https://doi.org/10.61911/income.v2i1.29.
Afrianto dedy, sunardi, & sisharini nanik. (2024). 4550-article text-14266-1-10-20241006. 8(3), 1115–1140.
Ayem, s., & kusumasari, k. F. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (spip) terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Jurnal ilmiah akuntansi dan humanika, 10(2), 160. Https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827.
Batubara, z., & risna, r. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkalis. Jas (jurnal akuntansi syariah), 4(1), 95–109. Https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221.
Budiati dkk. (2020). Pengaruh gcg terhadap kinerja pengelolaan dana desa dengan moderasi sistem pengendalian internal. Ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 3(4), 425–444. Https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127.
Cantona, f., prayogo, y., & muthmainnah. (2024). Pengaruh akuntabilitas, tranparansi dan kualitas sdm terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jurnal ilmiah manajemen, ekonomi dan bisnis, 3(1), 181–194. Https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.708.
Chabib, s., & rochmansjah, h. (2010). Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bandung: fokusmedia.
Ghozali. (2021). Structural equation modeling: metode alternatif dengan partial least squares (pls (ghozali. (2021). Structural equation modeling: metode alternatif dengan partial least squares (pls. (ed.)).
Gracelia m, d. (2021). Jurnal riset akuntansi dan auditing “goodwill”, 12 (2), 2021. 12(2), 395–405.
Herlina, r., taufik, t., & nasir, a. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. Journal of economic, bussines and accounting (costing), 4(2), 419–433. Https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965.
Jensen, m., & meckling, w. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. The economic nature of the firm: a reader, third edition, 283–303. Https://doi.org/10.1017/cbo9780511817410.023.
M.hadyan & ahnaf. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai di lingkungan dinas pupesdm studi kasus: balai pialam diy. Jurnal riset akuntansi, 1(2), 95–109. Https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.374
Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Penerbit sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Penerbit andi (cv. Andi offset).
Paramita dkk. (2021). Metode penelitian kuantitatif (3 ed.). Widya gama press stie widya gama lumajang.
Peraturan bupati batang hari no 24 tahun 2024. (2024). Draft hasil harmonisasi 24 januari 2024.
Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. (2019). Salina n.
Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. (2008). Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. In https://peraturan.bpk.go.id/.
Riberu, m. A. R., & asyik, n. F. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Jurnal ilmu dan riset akuntansi, 12, 1–17.
Rifky, r., rahayu, s., & erwati, m. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran (studi pada badan pusat statistik kota jambi dan provinsi jambi). Jambi accounting review (jar), 3(2), 121–133. Https://doi.org/10.22437/jar.v3i2.13662.
Silvana dan nur. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran. Jurnal ilmu dan riset akuntansi, 6(12).
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d.
Thahir, m. A., wahid, n., & harakan, a. (2024). Efektivitas pemberian tambahan penghasilan pegawai ( tpp ) terhadap kinerja pegawai. 5.
Washington, d. T. W. B. (1992). Governance and development. World bank.
Zahra, a., arif lubis, f., & harmain, h. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi sumatera utara. Journal of management & business., 6(2), 236–247.
