Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Abstrak

Kejahatan merupakan prilaku dan perbuatan manusia yang di lakukan pada
orang lain atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang pada prinsipnya
mengutungkan bagi yang melakukannya kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian hukum ini mengunakan metode penelitian empiris, Dalam konsep ini anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasikejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkantingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untukmenjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusurandan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. faktor penghambat penegak hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia yaitu belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang.

 

Kata Kunci : Pencucian Uang, Penegakan Hukum