Dilema Izin Sebagai Penengah Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Abstrak

Izin hakikatnya adalah persetujuan pada hal yang dikecualikan atas sesuatu yang dilarang, yang  berfungsi sebagai penengah pemerintah dan  masyarakat. Namun  dalam kenyataannya,   pada  Pengadilan   Tata    Usaha   Negara   (PTUN)   sengketa   perizinan mendominasi gugatan yang diajukan  masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata izin merupakan   salah   satu   mekanisme   memperkeruh   hubungan   pemerintah   dengan masyarakat, bukan  sebaliknya. Metode Penelitian yang  dipilih penulis berupa penelitian hukum  eksplanatori (explanatory legal  study) yang  bersifat penjelasan. Dengan  metode penelitian  hukum   eksplanatori  ini  akan   digunakan  dalam  meneliti   dilema   hubungan pemerintah  dengan masyarakat  terkait   izin  yang  dikeluarkannya.  Hal  ini menimbulkan permasalahan banyaknya sengketa perizinan di PTUN dan bagaimana penentuan keadilan dalam pemberian izin di masyarakat. Sehingga, penulis akhirnya  menyimpulkan sebagai hasil  dari   penelitian,  bahwa  perizinan  terkait   hubungan  pemerintah  dan   masyarakat bukanlah sebuah positive related dalam pemerintahan.

Kata Kunci: perizinan, pemerintahan, dan positive related.