DISKURSUS JABATAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: PARTAI POLITIK ATAU PERSEORANGAN

Abstract

ABSTRAK
Amandemen konstitusi mengamanatkan perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pewakilan Daerah (DPD). DPD dihadirkan sebagai representasi daerah. Namun, saat ini tengah terjadi polemik dalam pengisian jabatan keanggotaan DPD sebab DPD dikehendaki untuk bersifat netral agar dapat mewakili aspirasi daerah, tetapi kini diragukan karena banyaknya anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Pada tahun 2014-2019 setidaknya terdapat 70 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Fenomena ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja DPD dalam menyerap aspirasi daerah. Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji pengaturan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial dalam rangka mewujudkan aspirasi daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah belum terdapat ketegasan pengaturan keanggotaan DPD dilarang berasal dari partai politik sehingga berpengaruh terhadap kinerja penyerapan aspirasi rakyat, oleh karena itu perlu dilakukan revisi pasal terkait untuk mempertegas larangan pengisian jabatan DPD oleh partai politik.
Kata kunci: DPD, partai politik, netral

ABSTRACT

The constitutional amendments mandate changes in the composition of the People's Consultative Council (MPR) to become members of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD). DPD is presented as a regional representation. However, there is currently a polemic in the filling of DPD positions because the DPD is desired to ensure neutrality can represent regional aspirations, but now it is questioning because DPD members are affiliated with political parties. In 2014-2019 there were 70 DPD members affiliated with political parties. It is feared that this phenomenon can affect the DPD's performance in absorbing regional aspirations. Therefore, researchers must examine the DPD's representative council as territorial representation in order to realize the aspirations of the region. The method used is normative juridical. The results of this study have not yet discussed DPD regulations issued by political parties related to requirements involving the aspirations of the people, therefore it is necessary to revise articles relating to reinforcing restrictions on filling DPD ownership by political parties.
Keywords: DPD, political parties, neutral